Breaking News

6/recent/ticker-posts

Yudi : Semua Kegiatan Mengatasnamakan HIPMI NTB, Itu Illegal !!

Foto: Tim Kuasa Hukum Sayawaluddin, Yudi sudiyatna, SH saat menggelar Jumpa Pers di Mataram


Mataram - Kisruh kepengurusan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi NTB, Kian Memanas.


Ketua Umum BPD HIPMI NTB, Syawaluddin alias Aweng menduga, pelengseran dirinya dari Ketua HIPMI NTB sayarat Kepentingan, hingga akhirnya diapun melayangkan Gugatan ke PN Mataram.


"Benar Ketum HIPMI NTB, Sawaludin atau akrab kita sapa Aweng mengajukan gugatan. Karena memang dari sisi hukum perdata, Aweng masih menjadi Ketua HIPMI yang Sah," tegas Ketua Tim Kuasa Hukum Sawaludin, Yudi Sudiyatnya SH, saat menggelar jumpa pers, Rabu malam (25/11) di Mataram.


Yudi bersama enam pengacara lainnya Munaris SH, Lalu Rangga Satria Wijaya SH, Yuda Aditya Ma'atfa SH, Surya Bakti SH, Andiyadi Iktamalah SH MH, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) itu ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram dengan Nomor Perkara : 256/Pdt.G/2020/PN Mtr. Sidang perdana akan mulai digelar pada 17Desember mendatang.


Yudi memaparkan, empat pihak tergugat antara lain pihak BPP HIPMI sebagai tergugat I, penjabat Ketum HIPMI NTB, Lalu M Iswadi Athar sebagai tergugat II, penjabat Sekretaris HIPMI NTB, I Putu Dedy Saputra sebagai tergugat III, dan Ketua OKK HIPMI NTB Budi Wawan sebagai tergugat IV.


"Kami mengajukan gugatan agar organisasi HIPMI khususnya di NTB ini bisa berjalan dengan taat aturan, taat azas hukum. Sawaludin masih menjadi Ketua Umum BPD HIPMI yang Sah untuk periode 2018 sampai April 2021. Ini akan kita uji dan pastikan di pengadilan nanti," ujar Yudi.


Dipaparkannya, kisruh di tubuh HIPMI NTB diduga lantaran ada kepentingan tertentu.


Pasca Sawaludin dikabarkan mengundurkan diri sebagai Ketum HIPMI NTB, sejumlah pengurus HIPMI menggelar rapat penunjukan penjabat Ketum dan Sekretaris HIPMI NTB. Kepengurusan baru ini pun berencana menggelar Musda dalam waktu dekat.


"Proses Musda dipercepat ini maksudnya apa? Apa alasan mempercepat, karena ada upaya menampung seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Ketum," tegas Yudi.


Ia mengungkapkan, kisruh HIPMI ini bermula dari masalah internal organisasi yang harusnya diselesaikan bersama antar pengurus. Namun karena ada kepentingan tertentu, diduga ada oknum pengurus yang sengaja melimpahkan semua masalah ini sebagai tanggungjawab Ketum HIPMI NTB, Sawaludin.


Pada Agustus lalu, Sawaludin pun dipanggil oleh pihak BPP HIPMI dalam pertemuan di Bali. Bersama sejumlah Ketum BPD HIPMI daerah lainnya, mereka diundang untuk konsolidasi dan koordinasi organisasi.


Tapi ternyata bukan konsolidasi, justru Ketum HIPMI NTB Sawaludin diberikan

pilihan pihak BPP HIPMI 2 opsi, yakni

untuk mengundurkan diri atau dipecat dari jabatan Ketum HIPMI NTB. Sehingga dibawah tekanan, Sawaludin akhirnya membuat pernyataan mengundurkan diri.


Yudi menegaskan, pemberian opsi oleh BPP HIPMI tersebut merupakan tindakan yang tidak sah dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah (AD/ART) Organisasi HIPMI.


Post a Comment

0 Comments