Breaking News

6/recent/ticker-posts

PBSI NTB dukung Ketua BPK Agung Firman sebagai Ketum PBSI

Foto: Bahtiar Tamrin, Sekertaris PBSI NTB


Mataram- Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Nusa Tenggara Barat mendukung Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna untuk menjadi Ketua Umum PBSI periode 2020 - 2024 menggantikan Wiranto dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) XXIII PP PBSI yang akan dilaksanakan di Kota Tangerang Provinsi Banten pada 5 - 6 November 2020.


Sekretaris Umum Pengprov PBSI NTB, Bahtiar Thamrin mengatakan dukungan terhadap Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna untuk menjadi Ketua Umum PBSI 2020 - 2024 menggantikan Wiranto yang sekarang menjadi Ketua Wantimpres Presiden RI, terus mengalir dan bertambah. 


"Sudah 29 Pengprov PBSI dari 34 Pengprov se-Indonesia telah memberikan pernyataan dan dukungannya kepada Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna untuk menggantikan Wiranto sebagai Ketua Umum PBSI 2020 - 2024," ujarnya di Mataram, Selasa.


Pengprov menilai sosok Agung selaras dengan mimpi dan cita-cita Wiranto yang ingin memajukan prestasi bulutangkis Indonesia.  


"Beliau muda, energik serta punya semangat juang untuk memajukan prestasi bulutangkis Indonesia, sehingga sosok Agung dianggap sangat tepat untuk memimpin PBSI karena memang suka dengan bulutangkis. Beliau juga tokoh nasional yang punya kemampuan intelektual dan berpengalaman memimpin lembaga besar seperti BPK," kata Bahtiar.


Selain itu, kata Bahtiar, Agung Firman Sampurna dianggap mampu untuk menggaet mitra pengusaha yang mau mensupport pendanaan untuk pembinaan bulutangkis di Indonesia. Karena itu, 

Pengprov menginginkan induk olahraga tepok Bulu itu bisa mandiri dalam urusan kebutuhan keuangan dan punya keleluasaan mencari sponsor. Pengprov mengaku membutuhkan dukungan dari PBSI Pusat agar bisa melahirkan bibit-bibit unggul asli daerah. 


"Juga perlunya mencari sponsor yang bisa membesarkan kegiatan bulutangkis di wilayah Republik Indonesia sampai ke daerah-daerah guna mencapai dan mempertahankan prestasi yang telah diraih selama ini," terangnya.


Menurut Bahtiar, kekurangan PBSI selama ini adalah kurangnya pendanaan, baik di daerah maupun di pusat, masih terkendala untuk mencari sponsor yang siap untuk membantu dalam rangka lebih mensuport agar kegiatan pembinaan dapat berjalan lebih baik lagi.


Komitmen untuk membawa PBSI mandiri secara keuangan dan melakukan desentralisasi pembinaan di daerah menjadi kebutuhan PBSI yang harus dipenuhi oleh Ketua Umum PBSI ke depannya, desentralisasi pembinaan di daerah, khususnya di luar Jawa, baik berbentuk Pusdiklat Bulutangkis atau Pelatwil harus dibentuk dan dibiayai oleh PB PBSI secara mandiri.


"Masa jabatan Wiranto sebagai Ketum PBSI bakal berakhir pada Oktober ini dan dirinya pun sudah memastikan tidak akan ikut dalam pemilihan ketua umum selanjutnya atau periode 2020-2024," katanya.


Bahtiar menyampaikan, PBSI membutuhkan sosok kuat untuk meneruskan kepemimpinan Wiranto yang sudah melakukan sejumlah pencapaian, termasuk menertibkan masalah pencurian umur, memperbaiki internal pembibitan pemain muda, serta menegakkan keadilan dalam persaingan menjadi pemain nasional.


Dengan dukungan 29 dari 34 pengprov, 2 Pengprov kehilangan hak suara yang diakibatkan telah berakhirnya periodesasi kepengurusan dan belum melaksanakan Musprov maka otomatis sesuai dengan AD/ART PBSI daerah tersebut kehilangan hak suaranya. Meski masih ada 3 Pengprov lainnya belum memberikan pernyataan sikap.


"Ini juga membuat dan menutup peluang kompetitor lainnya untuk dapat maju ke dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBSI, karena berdasarkan peraturan harus mengantongi minimal 10 suara dukungan untuk dapat maju sebagi bakal calon Ketua Umum PBSI," jelas Bahtiar.


Lebih lanjut, menurut Bahtiar, Pengprov memiliki hak suara untuk memilih ketua umum, aturan dan mekanisme untuk memilih ketua umum sudah di atur dalam AD/ART PBSI, Anggaran Dasar BAB IV tentang Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan Pasal 21 (1) setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah/rapat didasarkan pada musyawarah untuk mufakat.


"Jadi komunkasi, koordinasi dan silaturrahim antar Pengprov untuk mencari ketua umum yang baru sangat penting untuk dilakukan, guna mewujudkan tujuan bersama dan mempertahankan kejayaan bulutangkis Indonesia," katanya.

Post a Comment

0 Comments