Breaking News

6/recent/ticker-posts

Buruh, Aktivis dan Mahasiswa diskusi Omnibuslaw, konsisten menolak

Foto: Suasana Diskusi


Mataram- Bincang terkait Omnibuslaw masih menjadi topik Hangat untuk didiskusikan berbagai Elemen semenjak ditetapkan Senin tanggal 5 Oktober pekan Lalu.


Di Mataram, Newstoday Gelar diskusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja dengan melibatkan diantaranya perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Praktisi Hukum, Aktivis, Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) serta Mahasiswa.


Ketua DPW KSPN NTB, Lalu Iswan Mulyadi, dalam Kegiatan Diskusi Mengatakan, Buruh konsisten menolak UU Ciptaker terutama Klaster Ketenagakerjaan.


"Buruh tetap menolak klaster ketenagakerjaan, karena posisi kita di situ, jadi kita fokus diketenagakerjaan, KSPN melakukan penolakan atas pasal secara substantif, kalo upah layak itu dipenuhi saya rasa itu semua clear, saya ucapkan terima kasih juga kepada mahasiswa telah membantu melakukan aksi dalam penolakaan Omnibuslaw," pungkasnya, Rabu, 14/10


"Jangan sampai perjuangan dari LSM, mahasiswa dan kawan-kawan secara tidak langsung menjadi bumerang kepada kami, karena dengan adanya perjuangan seperti itu akan menjadi ancaman bagi kami ketika stabilitas keamanan tidak stabil yang membuat investor tidak berani melakukan investasi sehingga nantinya tidak ada pekerjaan".lanjutnya


Dari perwakilan Aktivis, Ahmad Hidayat mengatakan harusnya Masyarakat mengkaji kembali UU Omnibuslaw, sehingga Kalster mana yang berpotensi Lanjut dan Gugur harus diketahui, menurutnya dalam UU Ciptaker ini, untuk pertama kalinya Negara Hadir mengatur secara detail tentang Buruh.


"Terkait dengan klaster ketenagakerjaan yang perlu kita lakukan sebenarnya kita membaca dan membandingkan dengan UU yang lama, Omnibuslaw itu UU yang banyak dijadikan jadi satu maka sifatnya menjadi General" ungkapnya


Sedangkan Praktisi Hukum, Taufan, dalam Kegiatan Diskusi tersebut mengatakan, Proses UU Ciptaker yang terkesan buru buru sudah menjadikannya cacat secara Formil.


"persoalan Omnibuslaw tidak Cukup hanya dengan membaca melainkan juga berfikir harus bagaimana, terkait dengan hukum kita mengenal denagn lex spesialis jadi kita harus tau posisi Omnibuslaw itu dimananya nanti, melihat proses dari pembuatan Omnibuslaw ini tidak transparan yang artinya cacat secara formil", katanya


Sementara mahasiswa tetap menolak semua Klaster dalam UU Cipatker dan memilih Konsisten berjuang melalui Unjukrasa.


"Kami Konsisten menolak dan memilih jalan Demo" kata salah satu perwakilan Mahasiswa




Post a Comment

0 Comments