Breaking News

6/recent/ticker-posts

Merdeka Belajar dan Koloni Tekhnologi.?


Penulis,
Lalu Sirajul Hadi
Ketua Konsorsium NTB Membaca

PASCA dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim (Mas Menteri) membuat gebrakan luar biasa pada sektor pendidikan- kementerian yang dipimpinnya. Gebrakan itu cukup menghentak, karena sebagian besar berisi tentang koreksi secara kritis terhadap kebijakan dan fakta pendidikan di tanah air, yang dipersepsikan masih tertinggal, terjajah (terkolonialisasi) dan dianggap minim kesiapan, dalam menghadapai persaingan global yang kian sengit, kompetitif yang  berbasis  pada skill dan kompetensi.

Gebrakan itu diberi judul kebijakan “merdeka belajar”, yang kemudian mengisi ruang-ruang dialog publik dan banyak pihak, memantik beberapa diskusi dan pertanyaan berbagai kalangan. Dari berbagai diskusi yang berkembang, secara umum memunculkan pertanyaan mayor tentang merdeka beajar itu  adalah, di bagian mana sesungguhnya pendidikan kita masih tertinggal dan terjajah. Apakah pada sistem, manusia, metode, bahan, media, infrastruktur atau luaran pendidikan kita sejatinya  tidak unggul,  tidak adaptif dan dianggap tidak kompetitf dalam persaingan global ?

Pada jenis kebijakan merdeka belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di level pendidikan dasar dan menengah,  tampak terfokus pada empat komponen yakni (1) UASBN yang diganti dengan asesmen yang lebih komprehensif, berupa tes tulis, portofolio, karya tulis dan sejenisnya, (2) UN dihapus, yang kemudian akan diganti dengan asesmen kompetensi dan survey karakter, (3) RPP dipersingkat diperlonggar, dari yang sebelumnya dianggap terlalu kaku dan jumlah lembar yang banyak, menjadi longgar, tidak kaku, fleksibel dan hanya satu halaman saja cukup mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan jenis asesmen, (4) sistem Zonasi dalam setiap PPDB yang dalam beberapa formulasi mengalami perubahan, yang menekankan pada akomadasi dan usaha menyelesaikan ketimpangan kualitas dan mutu satuan pendidikan.

Sedangkan merdeka belajar pada level Perguruan Tinggi, adalah pada kebijakan tentang (1) otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru, (2) program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Kedepannya, kata Nadiem akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun akan diperbaharui secara otomatis, (3) otonomi perguruan tinggi untuk menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). Bagi PTN Satuan Kerja (Satker) dan PTN Badan Layanan Umum (BLU) akan dipermudah untuk menjadi PTN-BH dan (4) adalah ihwal kebebasan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Belum cukup jelas pemahaman dan pengetahuan publik tentang hakikat kebijakan merdeka belajar, dunia dan juga Indonesia secara tiba-tiba dikagetkan oleh pandemi Covid-19, yang kemudian menghantam ragam dan  lintas sektor kehidupan manusia, tidak terkecuali sektor pendidikan. Sektor pendidikan adalah sektor yang juga mengalami dampak secara langsung, sehingga berbagai bentuk kebijakan dan skema pendidikan menjadi berlaku tidak norrmal, cendrung rumit dan sangat dinamis.

Kasus BDR ; Pembelajaran Online ?

Tidak kalah pelik dan kompleksnya dari sektor lain, seperti pada sektor industri dan ekonomi misalnya-sektor  pendidikan juga terdampak langsung dari efek pandemi yang melanda. Semua negara negara di dunia, masing-masing memiliki kebijakan dan cara dalam memfasilitasi kebijakan pendidikan yang dianggap paling tepat dan aman bagi keselamatan manusia, dalam kontek warga sekolah/madrasah dan kampus.

Efek pandemi covid-19 dalam konteks penyelenggaran kebijakan pendidikan di Indonesia, oleh pemerintahpun didasarkan pada berbagai analaisa dan pertimbangan dan juga kajian-kajian. Intinya adalah pemeritah tidak membolehkan ada korban dari warga sekolah yang terpapar virus Corona. Kemudian berbagai upaya pencegahan dinipun dilakukan pemerintah, seperti dimulainya penutupan sekolah-sekolah dari proses pembelajaran tatap muka, dan perubahan proses pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran online (daring), yang kemudian dalam polecy dan regulasi disebut sebagai Larning From Home (LFH) atau Belajar dari Rumah (BDR). Disinilah kemudian, beragam peroblem mulai tampak dan bermuara, satu persatu, kasus per kasus dan kemuduian menjadi problem kolektif publik.

Mulai dari kesiapan guru dan sekolah, ketersediaan fasilitas,  ketersediaan jaringan, kurikulum dan bahan ajar, serta ragam respon orang tua yang pro dan kontra. Dari berbagai jenis dan ragam problem selama BDR berlangsung, salah satu masalah yang plaing terasa yakni ada dua hal penting, selain masalah-masalah yang lain yakni,  pertama; ternyata kita tidak terlalu siap secara tekhnologi dan kerdua; adalah peran tekhnologi yang ada dianggap tidak mampu dan tidak berdaya dalam menggantikan peran dan kedudukan guru dalam pembelajaran siswa.

Dalam kasus pendidikan hari ini, tekhnologi seolah-olah menjadi “koloni” ditengah pandemi, tampak angkuh dan ingin memonopoli keadaan, tetapi di sisi lain lupa batasan dan keterbatsasanya.  Karena keterbatasan dan juga karena  keangkuhannya, pemerintah dan masyarakat nyaris tidak kuasa mengelak dari tuntutan dan perintah memaksa tekhnologi, sementara  sarat-sarat perangkat tekhnologi itu juga, laksana  "sesajen" yang memiliki piranti dan sifat (wajib) ada, sebagai sistem sistem yang melengkapi (aplikasi).
Itulah koloni tekhnologi yang kita hadapi sama-sama hari ini, dan karena kebutuhan nya yang harus terpenuhi, akhirnya  semua nyaris terpaksa mengiba.

Dalam logika kerja tekhnologi, semua unsur dan komponen di dalamnya adalah satu kesatuan yang utuh dan saling berkoneksi secara aktif satu dengan lain. Smartphone misalkan, tidak akan semart jika tidak ada jaringan dan paket data di dalamnya. Atau sebaliknya, jaringan dan paket data tidak akan ada manfaatnya jika prangkat utamnaya tiidak suport atau tidak mendukung. 
Dalam paraktik yang lain, menurut hasil penelitian intensitas penggunaan media smartphone bagi anak-anak di rumah, mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Selama masa belajar  dari rumah, rata-rata setiap anak memegang dan menggunakan smartphone lebih dari 10 jam setiap hari, baik digunakan untuk keperluan belajar dan selain untuk belajar, seperti bermain game atau chating. Dalam jangka panjang-menurut para ahli, kondisi seperti ini berbahaya dan menghawatirkan bagi perkembangan fisik dan psikososial anak. Artinya, penggunaan tekhnologi dalam pembelajaran, tidak bisa dibakukan menjadi solusi permanen, karena dapat menjadi soal bagi tumbuh kembangnya anak menjadi anak baik secara fisik dan dan mental. 

Relavan dengan fakta-faka di atas, bahwa pendidikan yang maju, ternyata tidak “melulu” ukuran-ukuran matrialnya adalah tentang penggunaan tekhnologi yang unggul, tetapai juga tentang kehadiran manusia yang satu dan  manusia yang lain, sebagai sebuah jiwa (soul) yang saling mengaktivasi dan mengisi, dalam interaksi yang hidup dan saling menghargai. Itulah pentingnya sosok guru dan sosok sahabat-sahabat dalam belajar, karena tujuan akhir pendidikan adalah pada rasa dan sikap baik antar sesama, dalam cara-cara saling menghargai, menginspirasi dan memotivasi. 

Post a Comment

0 Comments