Ticker

6/recent/ticker-posts

Jangan Keliru Persepsi, Siaran TV Konvensional dan Sosial Media Itu Beda Undang-Undang Bro


Oleh : Muhammad Fahri Usman

Pengamat Media Sosial

RCTI memohonkan kepada MK untuk memberlakukan UU Penyiaran kepada youtube, dengan alasan ada perbedaan perlakuan terhadap youtube dengan televisi konvensional. Dari sumber penyedia siaran jelas memang berbeda untuk perangkat penerima penyiaran televisi bersumber dari stasiun televisi sedangkan untuk perangkat penerima video di youtube bersumber dari situs web internet.

Dalam UU no 32/2002 tentang Penyiaran dibatasi penyiaran itu hanya terhadap penyiaran yg ada di radio dan televisi. Penyiaran yg dimaksud dalam UU Penyiaran adalah pemancaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yg diterima oleh masyrakat secara serentak oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Sedangkan untuk siaran diyoutube melalui internet atau interconnected network yg merupakan sistem jaringa komputer yg saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet (TCP/IP) untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Sehingga  untuk segala muatan yg ada di internet termasuk siaran atau video yg ada di youtube diatur dalam UU no 11/2008 tentang ITE.

Telah jelas perbedaan antara media konvensional seperti tv dan radio dengan media sosial yg modern dalam jaringan yg kita akses melalui internet saat ini. Dalam media penyiaran konvensional ada aturan UU Penyiaran yg diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia sementara untuk media sosial yg ada di internet yg di dalam negeri langsung diawasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi.

Memasukkan siaran youtube yg berbasis internet ke dalam UU Penyiaran yg berbasis media konvesional adalah cacat hukum secara formil karena secara prinsip media yg dimaksud dalam UU Penyiaran berbeda dengan siaran dalam jaringan, dimana setiap hal yg ada di internet telah diatur dalam UU No. 11/2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Jadi meskipun judicial review adalah hak konstitusional setiap warga negara, namun untuk memberlakukan UU Penyiaran kepada youtube haruslah ditolak karena siaran di youtube berbasis internet yg sudah diatur dalam UU ITE. Youtube sendiri sebagai situs web yg resmi dan digunakan oleh hampir seluruh orang di dunia secara khusus mempunyai kebijakan, persyaratan dan ketentuannya sendiri apabila memang ada video atau muatan dari video yg melanggar aturan bisa direport agar video tsb dihapus dari youtube.

Alasan lainnya dari pemohon sangat klasik yaitu youtube harus sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Alasan ini justru memberhangus kebebasan berpendapat dan kemerdekaan setiap orang dalam memperoleh informasi. Youtube itu situs web yg berbasis internet global bukan hanya tunduk pada UUD 1945 atau pancasila tapi tunduk dengan hukum internasional yg bersifat universal.

Post a Comment

0 Comments