Breaking News

6/recent/ticker-posts

Gerakan Masyarakat Bela Ulama Pahlawan Nasional Anggap Suhaili Jual Masyarakat Loteng


Lombok tengah Krikkrik.net- Silang sengketa perubahan nama Bandara Internasional Lombok menjadi nama salah seorang pahlawan nasional asal NTB yaitu Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) semakin mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Tengah (Loteng) sebagai daerah lokasi Bandara. Hari ini saja, Kamis 21 November 2019 terjadi aksi besar-besaran di depan kantor Bupati Loteng. Massa Aksi yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Lombok Tengah Bela Ulama Pahlawan Nasional ini menganggap bupati Lombok Tengah Suhaili, FT menjual masyarakat Lombok tengah dengan mengatakan tidak setuju terhadap perubahan nama bandara.

"Jangan jual kami yang setuju, mengatakan tidak setuju" ungkap Himni dalam orasinya pada kegiatan aksi Masyarakat Lombok Tengah Bela Ulama Pahlawan Nasional. Kamis (21/11/)

Himni, selaku koordinator umum aksi dalam orasinya juga newarning tegas agar pemerintah Lombok tengah menghentikan aksi jempol darah seperti yang pernah dilakukannya dahulu.

"Bupati yang mengajak jempol darah, hentikan itu. Jangan lakukan lagi, itu tidak benar" tegasnya.

Sebelum menutup orasinya, Himni menyampaikan bahwa  Suhaili, FT telah gagal melakukan konsolidasi dengang masyarakat Loteng melalui sikap penentangannya terhadap keputusan pemerintah pusat terkait perubahan bandara tersebut, karena itu dilakukannya secara sepihak.

"Ini menjadi catatan kita untuk pemilu 2020, karena bupati dan wakilnya saat ini telah gagal melakukan konsolidasi dengan masyarakat dan telah mengatasnamakan masyarakat padahal itu bukan mewakili masyarakat sama sekali." Tandasnya.

Terpisah, dalam wawancara wartawan krikkrik.net dengan koordinator masyarakat lingkar bandara H.Sobirin yang turut dalam aksi tersebut, beberapa fakta terkait kronologi berdirinya bandara Internasional Lombok sampai perubahan nama menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid terkuak.

Ditanya mengenai siapa sebenarnya masyarakat lingkar bandara, H. Sobirin menegaskan bahwa masyarakat lingkar bandara masyarakat desa Slanglet, karena menurutnya paling dekat dengan lokasi bandara dan 70 % tanah bandara adalah tanah masyarakat Slangket.

"Saya yang menjadi juru bicara masyarakat dalam sengketa tanah sudah bicara sampai Jakarta sejak tahun 1995-2010. Banyak masyarakat malah jadi korban, masuk penjara bahkan kena tembak, karena dikira melawan." Ungkapnya

Menyinggung kasus penolakan bupati Lombok Tengah beserta jajaran yang mengatasnamakan masyarakat Loteng, H. Sobirin meyakinkan bahwa Bupati tidak pernah bertanya kepada mereka.

"Kalo ada yang ditanya setuju atau tidak, Kamilah yang pertama harus ditanya, tapi bupati tidak pernah melakukan itu."

Itulah sebabnya masyarakat lingkar bandara menurutnya, menganggap bahwa bupati lewat sikap penolakannya terhadap perubahan bandara dengan mengatasnamakan masyarakat Lombok tengah tersebut, telah menjual masyarakat.

"Kami menyatakan setuju 100%, kenapa Kenapa pemerintah daerah malah mengatakan masyarakat tidak setuju. Masyarakat ikhlas" tegasnya.

H. Sobirin melanjutkan, bahwa sikap bupati dan pemerintah daerah tersebut merupakan tindakan intimidasi dan penentangan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

"Itu sebenarnya intimidasi kepada jajarannya agar mengikutinya mengatasnamakan masyarakat, dak ada masalah."

Pria yang juga ditunjuk untuk menyampaikan orasi oleh masyarakat Slanglet yang turut dalam aksi tersebut, menegaskan kembali bahwa yang tidak setuju memiliki motor politis.

"Memang ada sebagaian kecil yang tidak setuju dengan perubahan nama bandara, tapi jumlahnya kecil sekali dan itu lebih karena kepentingan politik. Kalo masyarakat 90% menyatakan setuju."

Ditanya sikapnya mengenai pernyataan yang bernada ancaman berupa perang bulanan nama bandara dirubah, dia menegaskan bahwa itu bukan sifat dan sikap masyarakat Lombok Tengah

"Kita adalah warga masyarakat yang penuh kesantunan. Jangan terprovokasi untuk cekcok." Imbuhnya.

Post a Comment

0 Comments