Breaking News

6/recent/ticker-posts

Hari pelantikan Presiden, FPR NTB sebut Pemerintah merupakan Alat Borjuasi Komparador

*Massa mimbar Bebas FPR NTB*

Mataram krikkrik.net- Pelantikan presiden yang digelar pada Minggu 20/10 dijakarta diwarnai dengan pengawalan sejumlah aparat keamanan, TNI dan Polri, menyambut hal tersebut di NTB, Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengadakan Mimbar bebas.

Mimbar bebas yang digelar di Simpang empat Bank Indonesia (BI) tersebut menuntut beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan Rakyat, Herman, salah seorang anggota FPR mengatakan pemerintah merupakan tangan pemodal besar asing, kebijakan-kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah tidak menyentuh pada kepentingan Rakyat.

" pemerintah hari ini hanya sebagi alat Kaum Borjuis Komparador, kita bisa Cek mana regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, Hanya sebagian kecil, bahkan tidak ada, semuanya untuk kepentingan asing" ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan sistem peemrintahan era reformasi tidak jauh berbeda dengan sistem Orde Baru, ia menilai esensi dan perwujudan dari reformasi itu sendiri tidak bisa terwujud sampai dua dekade berlalunya Pemerintahan Orde baru yang Fasis.

" Ini kan sama saja dengan Orde baru bung 20 tahun lebih Reformasi berdiri namun Kongkrit dari perwujudan Reformasi itu mana, tidak ada". Katanya

Menurut analisis FPR, tindakan pemerintah selama 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK di NTB, banyak hal yang belum diselesaikan termasuk perampasan lahan dan tindakan Refresip dari aparat keamanan negara dalam menangani Kasus-kasus yang berhadapan dengan Rakyat.

" Analisis Konkrit kami, 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, banyak hal yang belum terselesaikan, termasuk perampasan lahan Rakyat, tindakan kekerasan oleh Aparat PT. Sadhana belum juga diusir, Rumah Korban Gempa sampai saat ini masih belum terselesaikan dan masih banyak lagi" tandasnya

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh Massa yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut diantaranya


1. Hentikan sekarang juga izin HGU baru bagi perkebunan besar
2. Batalkan segera RUU Pertanahan, UU KPK, RUU ketenagakerjaan, RUU pemasyarakatan.
3.  Hentikan kekerasan Negara dan politik pecah belah terhadap rakyat papua, tarik pasukan TNI-POLRI dari tanah papua sebagai sumber kekerasan jatuhnya korban jiwa
6.Hentikan kriminalisasi dan segala bentuk persekusi terhadap aktivis serta bebaskan seluruh aktivis yang ditangkap dan jamin KB3
4. Cabut UU No 12/12 tentang pendidikan tinggi
5. Cabut PP 78/2015 tentang pengupahan
6. Hentikan persekusi terhadap PERS
7. Cabut izin TNGR dari tanah rakyat
8.Usir PT Shadan Arifnusa dari tanh sambelie
9.Hentikan penggusuran rakyat kute oleh PT ITDC
10. Kaji ulang AMDAL PLTU PT LED di Sambelie
11. Uisr PT SKE dari tanah sembalu karena izinnya telah habis sejak tahun 2013 lalu
12. Usir PT NIE dari tanah rakyat Biloq Petung kecamatan Sembalun
13. Turunkan harga pupuk dan obat – obatan bagi kaum tani
14.Berikan harga yang layak bagi produk hasil produksi kaum tani
15. Percepat pembagunan rumah bagi korban gempa dan berikan hak nya sesuai dengan IMPRES No 5/2018
16.Stop tindakan terror, intimidasi, pecah belah, dan kriminalisasi terhadap kaum tani
17. Jalankan reforma agraria sejati dan bangun industry nasional

Post a Comment

0 Comments