Breaking News

6/recent/ticker-posts

60 M Dana Bansos NTB diduga Menyimpang, Logis desak APH turun



*foto Data Penerima Bansos NTB*

Mataram (Krikkrik.net) - Lombok Global Institute (Logis) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan untuk menelusuri dugaan penyimpangan aliran Dana Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi untuk Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi NTB tahun 2019.

Direktur Logis, M Fihiruddin mengungkapkan, dugaan penyimpangan itu ditemukan setelah Logis menerima sejumlah laporan masyarakat dan kelompok masyarakat sasaran dana bantuan.

Selain tak tepat sasaran, dana bansos 2019 dengan total nilai mencapai Rp60 Miliar juga dinilai rancu terkait jumlah dana yang diterima sasaran.

"Ada ketidakwajaran terkait besaran dana masing-masing penerima hibah. Dan jumlah selisih perbedaannya sangat mencurigakan," kata Fihiruddin.

Ia mencontohkan, ada sebuah komunitas pendidikan yang mendapatkan dana bantuan hibah hingga mencapai Rp900 juta, sementara komunitas lainnya rata-rata hanya mendapatkan dana masing-masing Rp75 Juta sampai Rp100 Juta.

Selain itu ada juga lembaga pendidikan setingkat SMP yang mendapatkan hingga Rp1 Miliar, sedangkan lainnya hanya berkisar Rp75 juta hingga Rp100 juta.

"Ini tidak wajar. Disini jelas harus dipertanyakan adalah mekanisme dan dasar penentuan jumlah besaran bantuan?," tegas Fihir.

Berdasarkan data yang ada, dana hibah Pendidikan dan Kebudayaan yang disalurka melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB tersebut disalurkan untuk puluhan lembaga pendidikan, yayasan, komunitas, di pulau Lombok dan Sumbawa.

Fihir menekankan, perbedaan jumlah dana hibah yang berbeda dalam margin yang diduga tidak wajar, menimbulkan indikasi penyimpangan.

"Hal ini juga menunjukan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pilih kasih dalam memberikan bantuan," tegasnya.

Lebih dari itu, papar Fihir, Logis mengkhawatirkan dugaan aliran dana hibah ini tidak tepat sasaran dan digunakan salah pemanfaatan.

Untuk mencegah terjadinya korupsi yang merugikan keuangan daerah, maka ia mendesak Kepolisian dan Kejaksaan untuk menelusuri masalah ini

Post a Comment

0 Comments