Breaking News

6/recent/ticker-posts

Ajukan PK, Pihak NW Zainul Majdi dinilai Munafik

*Foto Massa NW Geruduk kantor Kemenkumham NTB*

Mataram (Krikkrik.net) - Setelah Kepengurusan PBNW yang dipimpin Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mempertanyakan dasar keluarnya SK Kemenkumham atas nama H. Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Dewan Tanfiziyah (Pengurus Besar) Nahdlatul Wathan, setelah kejadian tersebut medadak pihak H. M. Zainul Majdi meminta untuk Islah dan menyampaikan keinginan untuk melaksanakan Muktamar bersama, diwaktu yang bersamaan pula Melakukan Peninjauan Kembali Perkara NW tersebut.

"Tapi aneh bin ajaib, di tengah dengungan islah yang dilontarkan, mereka malah melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Nahdlatul Wathan bentukan  Maulanasyaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang didirikan 1960 silam yang harus ditandatangani Ummuna Hj St Raihanun Zainuddin Abdul Madjid.

"Ini maunya apa sih. Ngomong aja islah tapi gugatan terus dilakukan, sama arti bulsit dan bohong," kata Sekretaris PW Pemuda NW NTB M Fihiruddin di Mataram, Selasa (24/09/2019).
Menurut Fihir, pihak NW Zainul Majdi sengaja mendesign opini Publik untuk seolah Kisruh Nahdlatul Wathan tersebut harus diselesaikan dengan bermusyawwarah, Namun kendati pada kenyataannya Pihak NW Zainul Majdipun Melayangkan Peninjauan Kembali atas Keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan Pihak Nahdlatul Wathan yang dipimpin Oleh Hj. Sitti Raehanun Zainuddin Abdul Madjid saat itu dan saat ini dipimpin oleh Tuan Guru Bajang KH. M  zainiddin Atsani. Menurutnya hal tersebut sangatlah tidak relevan dengan apa yang disampaikan dipublik.

"Tolonglah jangan pakai gaya-gaya seperti ini, dipulik seolah baik tapi nyatanya ngajak ribut, karena masyarakat sudah faham soal hukum. Jangan korbankan masyarakat awam karena syahwat ingin berkuasa, kalian terlalu Munafik" tandasnya.
*Surat pemberitahun Peninjauan kembali yang dilakukan pihak NW H. M. Zainul Majdi*

Fihir juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang tidak tahu asal muasal masalah agar bisa menahan diri, jangan berkomenter yang tidak ada dasarnya. Tidak ada orang dunia ini apalagi kami di organisasi NW tidak ingin bersatu dan islah tapi lihat motif apa dulu islah itu.

“Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Kayak bunyi pepatah orang, melempar batu sembunyi tangan. Ini prilaku jelek,”pungkasnya.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW yang juga Penasehat Hukum NW, Muhammad Ihwan SH yang didampingi Wakil Sekjend PBNW Syamsu Rijal SH., mengungkapkan soal sengketa NW baik masalah di Kemenkumham ataupun perdatanya ini sudah clear dan incrah, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Ihwan membeberkan perjalanan sengketa NW di pengadilan yang dimulai dengan adanya oknum yang membuat akte notaris baru atas perkumpulan NW yaitu pada tahun 2014 dengan notaries Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn, yang dibuat H Muhammad Zainul Majdi, padahal organisasi NW sudah punya akte notaris dan sudah di daftarkan dan berbadan di Kementerian Kehakiman RI tahun 1960.
Terlebih lagi telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2800 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Di mana putusan tersebut merupakan putusan sengketa Hak
Keperdataan atas Perkumpulan Nahdlatul Wathan antara Hj. Sitti Raihanun Zainuddin Abdul
Majid sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NW berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 48 tanggal 29 Oktober 1956, Berbadan Hukum berdasarkan Penetapan Menteri
Kehakiman RI melalui surat Nomor: J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara RI Nomor: 90, tanggal 8 November 1960 melawan Perkumpulan
Nahdlatul Wathan Pimpinan M. Zainul Majdi,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, putusan MA pada tanggal 7 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap telah membatalkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengurus dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, di mana di dalam susunan organisasi Ketua Umum dijabat oleh Zainul Majdi.
“Bagaimana mungkin Kemenkumham menerbitkan SK Pengesahan Pengurus Nahdlatul Wathan dengan Ketua Dewan Tanfidziah (Ketua Umum PBNW) atas M. Zainul Majdi, padahal Majdi bukan siapa-siapa dalam perkumpulan NW ini,” katanya.
Kemudian lanjut Ihwan, anehnya lagi kalau pihak Zainul majdi menang lalu kenapa mereka mengajukan PK. Dimana-mana dalam berprakara yang mengajukan PK itu adalah pihak yang kalah.

“Tapi ini aneh, kok katanya dia menang tapi mengajukan Peninjaun Kembali atas putusan pengadilan yang dilayangkan pada tanggal 18 September 2019 lalu, ini kan lucu dan ajaib sekali modelnya. Ada orang menang di pengadilan tapi dia sendiri yang mengajukan PK. Tidak masuk akal.

Kaitan dengan islah,  bahwa islah harus diakui adalah sesuatu yang sangat dirindukan dan di impi-impikan oleh jamaah,  tetapi harus dipahami bahwa secara organisasi, NW harus hanya ada satu dengan kepengurusan yang satu, tidak boleh ada dua, organisasi dan kepengurusan NW. NW haruslah yang berbadan Hukum tahun 1960, serta kepengurusan Muktamar X praya thn 1998 besrta muktamar turunan nya, karena itulah keabsahan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah Incrah.

Jadi konsep islah menggabungkan dua NW menjadi satu itu adalah konsep yang keliru, disamping melawan AD/ART NW juga melawan putusan pengadilan. Yang lebih parah lagi adalah melawan wasiat Pendiri NW yang mengatakan, PBNW bukan nya dua bukan nya telu. Menggabungkan dua NW bentuk wujud mengakui NW lebih dari satu.
“Saran saya jangan durhaka kepada Pendiri NW. Solusi terbaik bagi NW adalah meletakkan semuanya kembali diatas rel nya, baik rel hukum dan peraturan maupun AD/ART serta wasiat Pendiri,” katanya.

“Kongkritnya,  suka tidak suka,  mau tidak mau harus diakui Perkumpulan NW yang berbadan Hukum thn 1960 yang di dirikan oleh TGKH Muhammad Zainuddin AbduL Majid,  serta Muktamar turunan nya yang telah dinyatakan sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Maka islah tentu akan terjadi tanpa harus di rekayasa,”pungkasnya

Post a Comment

0 Comments