Lebah NW Tuding Sekwan DPRD NTB Salah menafsirkan UU terkait Pengadaan JPS

Foto; Direktur Lebah NW, M. Ikhwan, SH

Mataram- Lembaga Bantuan Hukum (Lebah) Nahdlatul Wathan (NW) persoalkan terkait pengadaan Jaring Pengamana Sosial (JPS) DPRD NTB untuk Masyarakat terdampak Covid-19.
Direktur Lebah NW, M. Ikhwan, SH menuding  Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD NTB telah salah menafsirkan Undang-Undang terkait pernyataannya yang menyatakan pengadaan JPS sudah melalui Aturan sesuai UU No.23 Tahun 2014.

"jadi tidak bisa diartikan bebas seperti pengertian Sekwan dimana tugas dan fungsi eksekutif dapat dilakukan/dikerjakan semau Legislatif, demikian sebalik nya tugas dan fungsi Legislatif dikerjakan semau nya oleh Eksekutif" Ujarnya, Rabu 10/06 di Mataram

"saya ingin menyampaikan bahwa yang dimaksud oleh UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu adalah seperti yang dimaksud dalam Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah angka 2 (dua) dinyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah, berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi Mandat Rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah, dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra yang sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda, DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan Pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan Fungsi atas Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut" ujarnya di Mataram Rabu 10/06" Tambahnya

Lanjut dikatakan Bang Iwan (Sapaan Direktur Lebah NW), Menurutnya, mencampur aduk Fungsi dan Tugas Masing-masing lembaga pemerintah antara Eksekutif dan Legislatif Tidak dibenarkan secara aturan.

"Bahwa Berdasarkan Penjelasan Umum UU No.23 Thn 2014 ini jelas, tidak ada sistem campur aduk antara fungsi tugas dan kewenangan antara Eksekutif dan Legislatif semua tetap dalam koridor tugas dan fungsi masing-masing" Lanjutnya

Dikatakan Bang Iwan lagi, DPRD NTB terkait pengadaan JPS sudah melakukan tindakan kesalahan terhadap Fungsi , Tugas dan Kewenangannya Secara Normatif.

"DPRD NTB bukan hanya menyalahi tugas, fungsi dan kewenangan nya secara substantif seperti yang di sampaikan Ketua ombudsman Wilayah NTB, tapi juga telah menyalahi tugas, fungsi dan kewenangan nya secara normatif" Tegasnya

Bang Iwan secara Tegas menyimpulkan bahwa pengadaan JPS telah menyalahi aturan.
"Tidak ada aturan yang membenarkan Pengadaan JPS DPRD NTB tersebut" Tutupnya

Sebelumnya, dikutip dari detikntb.com Sekwan Provinsi NTB, H. Mahdi membantah bahwa pengadaan JPS DPR itu tidak melalui aturan. Menurutnya, DPRD juga adalah bagian dari pemerintah daerah sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur bersama DPRD. Di Tatib DPRD juga disebutkan di pasal 3 bahwa DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi kalau dianggap penyelenggara dia juga bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah termasuk penanganan Covid-19. Itu landasan hukumnya,” jelas Mahdi, Selasa (8/5) siang di ruang kerjanya.


Komentar

Previous Post Next Post