Mediasi tak menghasilkan kesepakatan, Polemik NW Berlanjut ke Jalur Hukum

*Foto : pertemuan antar kedua belah pihak dikantor kemenkumham RI*

 
Mataram – Konflik berkepanjangan Organisasi Nahdlatul Wathan (NW) tentang dualisme Organisasi dan Kepengurusannya, Antar NW Pancor dan NW Anjani membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memanggil kedua kubu organisasi Nahdlatul Wathan untuk dimediasi di Jakarta Pada Kamis (09/01) lalu.

Panggilan tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak terkait, dari pihak pemegang Akte Notaris NW tahun 1956 (NW Anjani) dihadiri langsung Ketua Umum PBNW Hasil Muktamar 14 di Mataram, Tuan Guru Bajang KH LG Muhammad Zainuddin Atsani beserta Sekjendnya Prof Dr. Fakhrurrazi MA, dan jajaran pengurus lainnya, termasuk Wakil Ketua Dewan Musytasar PBNW TGH Lalu Anas Hasyri dan Katib Am Dewan Mustasyar PB NW Dr. TGH L Abdul Muhyi Abidin,. MA, Sedang pihak pemegang akte NW 2014 (NW Pancor) dihadiri langsung Ketua Tanfiziahnya PBNW-nya Dr. TGH M Zainul Majdi dan Sekjend Tanfiziahnya TGH Hasanain, MHI, beserta jajarannya.

Sekertaris Jendral (Sekjend) Pimpinan Pusat Pemuda NW dari pihak NW Anjani, Nurkholis Muslim, M.Hum, yang ikut hadir dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa pertemuan yang diinisiasi pihak Kemenkumham itu berjalan cukup baik dan berlangsung dalam suasana kekeluargaan, kedua belah pihak menyampaikan Argumentasi terkait Legal Standing Organisasi NW dan kepengurusannya sesuai Hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

“Dihadapan Dirjend. AHU Kemenkumham, Ketua Umum PBNW Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, dengan senyum dan sangat santun juga detail menjelaskan duduk masalah awal NW mulai berkonflik sehingga terjadi dualisme kepengurusan PBNW seperti sekarang ini. Intinya mengajak pihak TGH Zainul Majdi untuk mengakui akte notaris NW yang dibuat oleh Bapak Maulanasyaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai pendiri NW tahun 1956 silam, bukan malah membuat akte baru NW tahun 2014,” ungkapnya.

Sementara menanggapi Tawaran solusi islah yang ditawarkan pihak TGB Zainul Majdi (NW Pancor) bagi ketua Umum PBNW Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, menjelaskan keinginan untuk melakukan islah muncul sudah sejak lama, Namun menurutnya Ajakan tersebut dianggap hanya untuk mencari simpati Masyarakat dengan alasan bahwa Ajakan dijalankan tapi disisi lain juga melakukan perlawanan Secara Hukum.

“Bersatu itu hal yang amat gampang jika sebelah tidak membuat perkara yang menimbulkan kekacauan di NW seperti membuat  pendirian NW terbaru yg berdampak kepada pengguguran NW yang didirikan Maulana Syaikh,”jelasnya

“Kami sangat sambut baik islah itu, tapi jangan dibelakang melakukan gugatan-gugatan yang mencedrai makna islah itu. Bahkan memperkeruh suasana lagi dengan mereka membaut akte pendirian NW tahun 2014, sedang NW sudah punya akte dan didaftarkan oleh Maulanasyaikh di Kementrian Kehakiman dulu. Nah ini membuat jamaah NW marah dan kecewa,” sambungnya.

Lanjut Nurkholis, karena pada mediasi itu tidak mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka harus mengakui NW yang satu pendiri, Almagfurlah Maulanasyaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, dan sesuai dengan perundang Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

“Ini demi menjaga marwah NW yang sudah berakte notaris di zaman Maulanasyaikh sebagai pendiri NW. Bukan akte pendirian NW tahun 2014 yang dibuat TGH Zainul Majdi, dengan alasan tidak terdaftar di Kemenkumham, padahal akte NW pertama masih dipegang Ummuna Hj St Raihanun Zainuddin, sebagai Ketua Umum PBNW sejak Muktamar X Praya hingga Muktamar XIII NW,”pungkasnya.

Untuk kita maklum saja, organisasi Nahdlatul Wathan secara resmi telah tercatat dalam Akta Notaris Hendrik Alexander Malada dengan Nomor 48 tanggal 29 Oktober 1956. Dan telah berbadan hukum berdasarkan ketetapan Menteri Kehakiman Nomor: J.A.5/10515 tanggal 17 Oktober 1960, serta telah diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 8 November 1960. (*)

0 Response to "Mediasi tak menghasilkan kesepakatan, Polemik NW Berlanjut ke Jalur Hukum"

Post a Comment