FKD ancam Demo Besar, Bupati Lotim Kembalikan Randis Kades

*Surat Kesepakatan mediasi antara Pemda Lotim yang diwakili Dinas PMD dengan FKD Lotim soal pengembalian Randis Kades dan Perangkat Desa*

Lombok Timur (Krikkrik.net)- Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati HM Sukiman dan Rumaksi, dengan alasan untuk melakukan pendataan aset daerah, menarik semua kendaraan dinas yang digunakan kepala desa dan perangkat desa se Lombok Timur yang diadakan pada zaman pemerintahan Bupati Ali BD dulu. Pendataan dan penarikan Barang Milik Daerah (BMD) kemudian ditindaklanjuti dengan surat Bupati Lombok Timur nomor 030/753/PKAD/2019 perihal Pendataan BMD. 
Hal ini juga menindaklanjuti audit BPK terhadap laporan keuangan tahun 2018.

Akibatnya, semua kepala desa menentang kebijakan Bupati yang dinilai arogan dengan ancaman menggelar aksi demo besar-besaran di kantor Bupati.
Tidak tanggung-tanggung para kepala desa yang tergabung dalam Forum  Kepala Desa Lombok Timur, akan mengepung kantor Bupati Lotim dengan jumlah massa cukup besar yaitu 1.500 massa.

Hal ini terlihat dari surat masuk yang ditujukan kepada Kapolres Lombok Timur, tertanggal  3 Oktober 2019 soal ijin menggelar aksi yang direncanakan pada Senin (07/10/2019). Surat itu langsung ditandatangani Ketua FKD Lotim Khaeri Fathullah dan Sekretarisnya Munawir Haris.
Surat tersebut beredar di group WA dan menjadi pembicaraan hangat.

Mendapat ancaman tersebut, Bupati Sukiman ciut nyalinya. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  Bakesbangpoldagri dan Pol PP dan pihak PPKAD mengundang FKD untuk melakukan mediasi,  di Aula Dinas PMD, Jum'at (04/10/2019).
Dalam mediasi tersebut menyepakati dua poin yaitu pertama mengembalikan kendaraan dinas kepala desa dan perangkat desa yang telah ditarik pemda Lombok Timur dikembalikan lagi kepada kepala desa dan perangkat desa yang belum menganggarkan kendaraan dinas operasional kepala desa dan perangkat desa, dengan menandatangani berita acara pinjam pakai.

Kedua, Pemda akan menarik kendaraan dinas tersebut, apabila pihak desa telah menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional dari APBDes.
Surat Kesepakatan tersebut ditandatangani, Kadis PMD, Hj Bq Miftahul Wasli, Kepala Bakesbangpoldagri, Salmun Rahman, Kasat Pol.PP Bq Farida Apriani dan Sekretaris Dinas PPKAD M Hasni, Ketua dan Sekretaris FKD Khaeri Fatullah dan Munawir Haris.
*Kendaraan Dinas Kepala Desa*

Sebelumnya, dalam releasenya,
Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Drs. Iswan Rakhmadi, MM., menegaskan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menertibkan objek yang hanya merupakan kewenangan Pemkab saja. Sesuai surat KPK. Dijelaskan Iswan, Pemerintah Daerah melakukan pengamanan baik secara fisik, legalitas maupun admnistrasinya. “Asset, seperti kendaraan dinas hanya dikumpulkan sementara untuk diservis,” jelasnya. 

Kendaraan Dinas ini selanjutnya akan diberikan secara proporsional kepada OPD yang membutuhkan.
Iswan menjelaskan terkait kendaraan dinas desa yang berasal dari APBD, masih dapat dipinjam pakai jika pihak desa belum memiliki kendaraan dinas atau belum menganggarkan pengadaannya melalui APBDes masing-masing. 
"Kondisi ini masih dapat ditolerir sampai dengan Maret 2020 mendatang," ungkapnya.

Usai pertemuan Ketua FKD Khaeri Fatullah, kepada media melalui saluran selulernya menyatakan bahwa kebijakan Bupati ini sepihak, tidak pernah komunikasi dan sosialisasi, tapi tiba-tiba ada surat edaran soal penarikan kendaraan dinas ini. Mau pakai apa para kades dan perangkat desa lainnya dalam menjalankan tugas kalau semua ditarik oleh pemda.

Rencana aksi ini adalah jalan terakhir yang kita akan lakukan, sebab berbagai cara kami sudah tempuh seperti bersurat langsung ke Bupati pada tanggal 5 September lalu, dan dilanjutkan bertemu langsung dengan Bupati di pendopo. 
"Saat itu Bupati juga langsung WA para camat untuk tidak menarik randis desa, tapi pada Senin nya kok tiba-tiba Pol. PP tetap mencabut randis kades dengan membawa truk, kami kan tersinggung. Makanya kami akan melakukan aksi. Tapi karena kesepakatan yang dicapai maka aksi yang direncanakan itu batal.

Itu hasil kesepakatan FKD dengan Pemda Lotim,"tegasya.
Terkait dengan batas pinjam pakai randis tersebut, Khaeri menyatakan bahwa boleh saja, tapi kita di desa

0 Response to "FKD ancam Demo Besar, Bupati Lotim Kembalikan Randis Kades"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel